Terjadinya pelanggaran ham terhadap etnis rohingya di myanmar telah menjadi perhatian dunia internasional Etnis rohingya yang telah tinggal beberapa generasi di bagian wilayah myanmar, tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah myanmar. Kami terkejut dengan eskalasi pelanggaran ham yang mengkhawatirkan di myanmar, kata juru bicara komisaris tinggi ham pbb rupert colville dalam konferensi pers pada jumat (10/12). Menurut kantor komisaris tinggi pbb untuk hak asasi manusia, sejumlah sumber yang dapat dipercaya di myanmar telah membenarkan bahwa lebih dari 554 orang tewas sejak bulan oktober, ketika aliansi tiga kelompok etnis bersenjata melakukan serangan terhadap junta militer. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa beberapa pasal di dalam udhr dan iccpr pemerintah myanmar terbukti telah melakukan pelanggaran ham berat kepada etnis rohingya. Fakultas hukum universitas brawijaya email
Arenahukum@ub.ac.id abstraksi saikan kasus pelanggaran ham berat terhadap tnis rohingya di myanmar berdasarkan hukum internasional Penelitian dilakukan dengan metode normatif. Dalam kasus myanmar, tindakan pemerintah dinilai melanggar pasal 6 statuta roma dan pasal 2 konvensi genosida 1948, karena memenuhi unsur genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan, pengusiran paksa, perbudakan, serta diskriminasi sistematis terhadap rohingya.
WATCH
